Yorrys Raweyai Serap Aspirasi Masyarakat Papua di Mimika, Konflik Kemanusiaan dan Dialog Jadi Perhatian

TIMIKA,RPM – Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua, Yorrys Raweyai, memanfaatkan masa reses 15 Juli hingga 3 Agustus 2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Kunjungan kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari Sidang Paripurna ke-11 Masa Sidang V DPD RI yang memberikan mandat kepada seluruh anggota untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing sekaligus mendukung pelaksanaan tugas Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua yang dibentuk pada 22 Mei 2026.

Selama berada di Mimika, Yorrys menggelar pertemuan dengan berbagai pihak, mulai dari anggota DPR Kabupaten Puncak, tokoh gereja, Panglima Kogabwilhan III, Bupati Mimika, hingga masyarakat yang mengungsi akibat konflik di wilayah pedalaman Papua Tengah.

Pada 29 Juli 2026, Yorrys menerima anggota DPR Kabupaten Puncak, Jeckson Agabal dan Namun Wonda. Dalam pertemuan tersebut, keduanya memaparkan hasil kajian Panitia Khusus Peduli Kemanusiaan Kembru yang menyebut konflik telah menyebabkan ribuan warga meninggalkan kampung halamannya.

Mereka juga mendorong pemerintah membuka ruang dialog sebagai salah satu jalan penyelesaian konflik di Papua.

"Kami menerima berbagai masukan mengenai dampak konflik yang dirasakan masyarakat. Seluruh aspirasi ini akan menjadi bahan pembahasan di Pansus agar dapat dirumuskan menjadi rekomendasi kepada pemerintah," kata Yorrys.

Di hari yang sama, Yorrys juga berdialog dengan sekitar 50 perwakilan Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Wilayah II. Dalam pertemuan itu, pihak gereja meminta pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dan transparan terkait kebijakan penanganan keamanan di wilayah konflik serta mengedepankan penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Keesokan harinya, 30 Juli 2026, Yorrys bertemu Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto untuk memperoleh penjelasan mengenai kondisi keamanan di Kabupaten Puncak. Panglima menjelaskan bahwa kehadiran aparat TNI bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata sekaligus menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan Proyek Strategis Nasional merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang.

Selain menyerap aspirasi terkait konflik kemanusiaan, Yorrys juga menyerahkan bantuan pendidikan berupa Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 97 siswa SD Miracle Mimika dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 27 mahasiswa STKIP Hermon Mimika. Sepanjang tahun 2026, bantuan pendidikan yang difasilitasinya telah menjangkau sekitar 1.500 siswa dan mahasiswa di Provinsi Papua Tengah.

Pada 31 Juli 2026, Yorrys bertemu Bupati Mimika Johannes Rettob untuk membahas kondisi ratusan pengungsi yang berada di Kabupaten Mimika. Keduanya membahas upaya pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi serta pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan mereka.

Rangkaian kegiatan ditutup pada 1 Agustus 2026 dengan mengunjungi tiga lokasi pengungsian di Mimika. Dalam kesempatan itu, Yorrys menyerahkan bantuan berupa uang tunai dan paket sembako kepada warga asal Distrik Yugumuak, Oneri, Agandugume, dan Lambewi. Para pengungsi menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari keterbatasan bantuan, sulitnya kembali ke kampung halaman akibat situasi keamanan, hingga terganggunya akses pendidikan dan kesempatan kerja.

Yorrys menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun selama masa reses akan dibawa ke pembahasan Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua setelah masa reses berakhir.

"Seluruh aspirasi yang kami terima akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat segera ditindaklanjuti," ujarnya.
Ia menegaskan Pansus Papua tidak dibentuk untuk menyelesaikan seluruh persoalan secara instan, melainkan menghadirkan rekomendasi yang realistis, terukur, dan dapat direalisasikan dalam waktu yang relatif singkat. Yorrys juga menyatakan dukungannya terhadap pembukaan ruang dialog yang lebih luas sebagai upaya membangun kepercayaan dan mencari solusi atas berbagai persoalan di Papua.

"Persoalan Papua membutuhkan perhatian yang berkelanjutan dan penyelesaiannya harus dilakukan secara komprehensif sesuai kompleksitas masalah yang ada," tutup Yorrys.